Haltersebut bertujuan untuk mengatur perilaku manusia, yang di dalamnya terdapat bentuk hukuman bagi setiap pelanggaran yang dilakukan. Hukum dibuat dan ditegakkan oleh lembaga hukum resmi yang berwenang. Secara spesifik, lembaga hukum merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk menegakkan aturan yang berkaitan dengan tingkah laku para anggota KATAPENGANTAR Terkait dengan telah diberlakukannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk membangun aparatur sipil negara yang berkualitas, profesional, netral, memiliki Peraturanyang dibuat oleh pemerintah diantaranya bertujuan untuk? Menjaga keamanan dan ketentraman di masyarakat Menjaga kekuasaan dan kewibawaan pemerintah Mengendalikan kekuatan politik agar tidak didemo Menakut-nakuti masyarakat dengan hukuman Semua jawaban benar Jawaban: A. Menjaga keamanan dan ketentraman di masyarakat PeraturanPresiden (Perpres) Peraturan yang dibuat oleh presiden, bertujuan mengatur masalah-masalah tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disebut Peraturan Presiden (Perpres). e. Peraturan Daerah (Perda) Perda adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dengan persetujuan DPRD masing-masing. legislatifberisikan peraturan yang sangat luas, sehinggal dibutuhkan perturan pelaksana yang dibuat sebagai turuan dari produk peraturan legislatif. Contoh kebijakan publik yang dibuat oleh ekskutif adalah Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan/Peraturan Presiden (Keppres/ Vwywo. Peraturan adalah tata tertib yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh setiap orang. Foto PixabayPeraturan adalah tata tertib yang telah disepakati dan digunakan untuk mengatur sebuah lingkungan, serta ada sanksi apabila dilanggar. Peraturan bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh setiap dibuat untuk dijadikan pedoman bagi setiap orang, yang mengandung perintah dan larangan untuk mengatur tingkah laku di lingkungan sosial, dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum, Indonesia telah membuat sebuah sistem peraturan yang mengatur warga negaranya. Setiap warga negara wajib mengikuti aturan tersebut dan akan mendapatkan sanksi apabila satu peraturan yang disahkan di Indonesia adalah bentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan ini merupakan jenis peraturan resmi yang dibuat oleh lembaga negara untuk mengatur warga lebih memahami dengan jelas pengertian peraturan perundang-undangan, serta tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, simak tulisan berikut perundang-undangan dibentuk agar dapat menciptakan ketertiban masyarakat. Foto PixabayPeraturan Perundang-undanganMengutip dalam buku Top Book SD Kelas V yang dikarang oleh Tim Sigma, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara, yang memiliki sifat mengikat secara peraturan ini harus dipatuhi oleh setiap orang yang berada di kawasan wilayah Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang tinggal di perundang-undangan memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan peraturan jenis lainnya. Ciri-ciri peraturan perundang-undangan antara lain sebagai oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki kewenanganMemuat aturan tentang tingkah laku yang mengikat secara perundang-undangan sangat penting bagi negara Indonesia karena bersifat mengikat warganya, serta dapat membantu mewujudkan tujuan negara. Ada pun pentingnya peraturan perundang-undangan, yaituMenciptakan ketertiban masyarakatMenjamin kepastian hukum dalam hubungan sosial masyarakatMemberikan manfaat bagi kehidupan masyarakatMewujudkan keadilan yang dapat diterima oleh seluruh lapisan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Foto PixabayTata Urutan Peraturan Perundang-undangan di IndonesiaIndonesia telah menetapkan sumber hukumnya sejak era kemerdekaan. Sumber hukum tersebut adalah Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. Hal ini menyebabkan seluruh aturan yang dibuat harus bersumber kepada sumber hukum dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI Kelas 5 milik M. Masan dan Rachmat, tata urutan peraturan perundang-undangan, yaituUndang-Undang Dasar UUD 1945, yang merupakan hukum dasar tertulis negara UU, yaitu peraturan yang dibuat oleh DPR bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 dan Ketetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu, yaitu aturan yang dibuat oleh Presiden jika terjadi hal yang mendesak, namun harus melewati prosedur yang telah Pemerintah PP, merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memudahkan pelaksanaan peraturan undang-undang, seperti Keputusan Mahkamah Presiden Perpres, merupakan peraturan yang bersifat khusus, yang mana peraturan tersebut hanya berlaku sementara dan dalam keadaan tertentu Daerah Perda, yaitu peraturan yang dibuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan kepada daerah, yang bertujuan untuk menciptakan aturan tertentu dalam daerah saja ciri-ciri peraturan perundang-undangan? Apa salah satu tujuan dibentuknya perundang-undangan?Apa itu Peraturan Pemerintah PP? Pengertian peraturan pemerintah adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang tujuan dibuatnya adalah untuk melaksanakan peraturan yang berada diatasnya yaitu undang-undang. Peraturan pemerintah ini memiliki ciri-ciri atau kriteria dalam proses pembuatannya yaitu sebagai berikut *Untuk selanjutnya Peraturan Pemerintah kita singkat dengan PP. PP tidak bisa dibentuk apabila tidak ada undang-undang yang merupakan induknyaPP tidak bisa mencantumkan sanksi pidana jika UU yang merupakan induknya tidak mencantumkan sanksi tidak bisa memperluas atau mengurangi dari ketentuan undang-undang induknyaPP dapat dibentuk meskipun undang-undang yang bersangkutan tidak menyebutkan secara tegas, tetapi dengan syarat PP tersebut isinya adalah untuk melaksanakan UUPP tidak ditujukan untuk melaksanakan UUD 1945 ataupun ketetapan MPR melainkan UU. Materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan UU yang telah diatur dalam Pasal 10 UU RI No 10 Tahun 2004. Baca juga Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan Nasional Proses Pembuatan Peraturan Pemerintah Semua peraturan perundang-undangan nasional memiliki proses dalam pembuatannya, termasuk peraturan pemerinta. Berikut adalah proses pembuatan peraturan pemerintah. 1. Proses penyiapan rancangan peraturan pemerintah Setiap departemen ataupun lembaga pemerintahan mempunyai kesempatan untuk mengambil prakarsa sendiri untuk mempersiapkan rancangan PP sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Proses pengajuan rancangan peraturan pemerintah Peraturan Pemerintah yang masih berupa rancangan ini kemudian akan diajukan kepada presiden untuk mendapatkan persetujuan dari presiden. Kemudian sekretaris negara akan memeriksa dan meneliti rancangan PP tersebut dan akan mempertimbangkan aspek hukumnya. Setelah disetujui oleh presiden, sekretaris negara akan menyampaikan surat persetujuan dan meminta departemen yang berkaitan untuk membentuk sebuah panitia yang bertugas untuk membahas peraturan pemerintah yang masih berupa rancangan yang sudah disetujui oleh presiden. 3. Proses pembahasan rancangan peraturan pemerintah Panitia yang bertugas untuk membahas prakarsa rancangan PP tersebut disebut dengan panitia antardepartemen atau disebut juga dengan panitia internal departemen. Panitia antardepartmen akan membahasnya, apabila sudah selesai dan mendapatkan keputusan kesimpulan, ketua panitia akan segera menyerahkan prakarsa RPP kepada menteri yang bersangkutan. Rancangan yang telah diberikan kepada para menteri, akan kembali diedarkan ke menteri yang bersangkutan seperti kepada. a. Para menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan yang ada hubungannya dengan materi rancangan PP untuk mendapatkan tanggapan dan pertimbangan b. Menter Kehakiman untuk mendapatkan tanggapan dari segi hukum c. Sekretaris kabinet untuk persiapan penyelesaian rancangan PP selanjutnya 4. Proses pengesahan peraturan pemerintah Hasil pembahasan rancangan PP yang telah disetujui bersama, selanjutnya akan dikirim kembali sekretaris negara untuk disampaikan kepada presiden guna ditetapkan dan ditanda-tangani. Rancangan PP yang telah disetujui presiden, selanjutnya disahkan oleh presiden menjadi peraturan pemerintah. 5. Proses pengundangan dan penyebarluasan peraturan pemerintah Agar setiap orang mengetahui peraturan pemerintah yang telah disahkan maka peraturan pemerintah tersebut diundangkan dengan menempatkannya dalam a. Lembaran negara RI b. berita negara RI Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan peraturan tersebut yang telah diundangkan dalam lembaran negara dan berita negara RI. Pengundangan tersebut dilaksanakan oleh menteri ang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang=undangan. Baca juga Sejarah Sistem Pemerintahan Indonesia Dari 1945 sampai Sekarang

peraturan yang dibuat oleh pemerintah diantaranya bertujuan untuk